Thursday, July 24, 2008

Belajar tata kelola ke Blitar

Belajar tata kelola ke Blitar
Posted by daniriJuli 23, 2008Bisnis Indonesia, Rabu, 23 Juli 2008



Ternyata tidak harus menjadi kota besar atau kaya untuk berprestasi. Cukup dengan mengoptimalkan kemampuan ditambah tekad yang kuat, bukan mustahil sesuatu yang dipandang kecil bisa jadi juara.
Tengok saja puncak acara penganugerahan penghargaan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD Award), kemarin. Tidak satu pun wakil dari kota-kota besar-di luar Jakarta yang tidak masuk perhitungan-mengirimkan wakilnya ke atas podium untuk menerima penghargaan.

Kota Blitar, Jawa Timur yang merupakan saksi sejarah kelahiran dan menjadi makam salah satu founding father negeri ini, Soekarno itu menjadi juara umum.

Survei yang digelar KPPOD, United State Agency for International Development (USAID), dan Asia Foundation itu menilai 243 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Riset tersebut melibatkan 12.187 responden dari kalangan dunia usaha dan pelaku ekonomi.

Survei itu menilai Blitar, kota terkecil nomor dua di Jawa Timur de-ngan populasi 1,3 juta penduduk ini, layak menjadi juara karena sanggup melaksanakan tata kelola ekonomi yang baik dengan skor 76.
Riset itu menggunakan sembilan indikator untuk mengukur tata kelola pemerintahan daerah, a.l. akses terhadap lahan usaha dan kepastian hukum, perizinan usaha, interaksi pemda dengan pelaku usaha, kapasitas dan integritas bupati atau walikota, biaya transaksi di daerah, pengelolaan infrastruktur fisik dan daerah, keamanan dan resolusi konflik, dan peraturan daerah.

Menurut Anggota Dewan Pengurus KPPOD Anton J. Supit, berdasarkan sembilan indikator yang menjadi acuan survei, rata-rata nilai Blitar memuaskan dan menempati posisi teratas dari 243 kota itu.

Tidak tanggung-tanggung, selain sebagai juara umum, Blitar juga dinobatkan sebagai kota dengan perizinan usaha tercepat dan termudah. Hampir 80% pelaku usaha menyatakan tidak mengalami hambatan yang berarti untuk mendapatkan izin usaha di sana.

Berikutnya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur dianggap KPPOD sebagai daerah dengan akses lahan dan kepastian status kepemilikan lahan terbaik. Hal ini dilihat dari waktu yang relatif singkat untuk mendapatkan sertifikat tanah dan pengurusan status lahan.
Dua bulan
Data KPPOD melansir rata-rata waktu untuk mendapatkan sertifikat tanah adalah dua bulan. Bahkan, dari 243 kota yang diteliti, terdapat 12 kota yang membutuhkan lebih dari enam bulan untuk mengurus status tanah.

Untuk kategori interaksi pemerintah daerah dengan pelaku usaha, KPPOD memberikan penghargaan kepada Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan. Kurang dari 30% koresponden meyakini hampir setiap daerah memiliki forum komunikasi yang menjembatani komunikasi antara pemda dan pengusaha.

Bantul, Yogyakarta yang merupakan daerah subur turut menerima penghargaan untuk kategori program pemerintah daerah dalam pengembangan usaha. Kondisi alam yang mendukung itu membuat Pemda Bantul mampu menggerakkan roda perekonomian dengan memberi perhatian lebih kepada pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan menjadi jawara untuk kategori kapasitas dan integritas kepala daerah. Lebih dari dua per tiga pelaku usaha menilai kepala daerah Soppeng telah menempatkan para pejabat pemda sesuai dengan pengalaman dan kualifikasinya.

Kendati kecil pengaruhnya terhadap usaha, hal ini dinilai penting mengingat mayoritas responden menganggap praktik korupsi kerap berdekatan dengan pejabat pemda.
Untuk kategori efektivitas pungutan di daerah, KPPOD menyerahkan penghargaan kepada Kabupaten Tabanan, Bali.

Ketua Dewan Eksekutif KPPOD Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan hasil survei menunjukkan pelaku usaha kecil relatif dipungut retribusi lebih besar dibandingkan dengan pengusaha berskala besar. Hal ini menunjukkan pungutan-pungutan di daerah masih menjadi faktor yang membebani membebani dunia usaha.

Menurut dia, selain biaya formal, pelaku usaha di daerah juga terbebani dengan biaya yang sifatnya tidak resmi, seperti pungutan liar. Biasanya biaya informal tersebut masuk ke kantong aparat polisi, militer, pemda, organisasi massa dan preman. “Tapi paling banyak polisi dan ormas.”

Kemudian, Kabupaten Tuban di Jawa Timur menerima KPPOD Award untuk Kategori Pengelolaan Infrastruktur. Menurut Bambang, menjadi fokus pengamatan pengusaha adalah infrastruktur yang berkaitan dengan fasilitas publik. “Seperti lampu penerangan jalan, jalan raya, air dan listrik.”

Dewasa ini, pasokan listrik yang minim memaksa PLN melakukan pemadaman listrik secara bergilir. Bambang menekankan hal ini menjadi contoh betapa pengusaha amat dirugikan atas ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai.

Dia meyakini ada korelasi kuat antara daerah yang punya banyak diesel dan intensitas pemadaman bergilir oleh PLN. “Daerah yang punya banyak diesel sendiri, biasanya lebih sering padam listriknya,” kata dia.

Daerah di Jawa Timur lain yang turut mendapat penghargaan kategori Kabupaten Pamekasan. Wilayah seluas 792,3 km2 ini dianggap KPPOD sebagai daerah yang paling aman untuk berinvestasi.
Kategori terakhir jatuh ke tangan Pemerintah Kota Prabumulih untuk kategori peraturan daerah (perda). Secara umum, hasil survei menunjukkan produk hukum Pemkot Prabumulih dinilai lebih baik dibandingkan dengan produk sejenis di kota lain.

Setidaknya ditemukan sejumlah permasalahan utama dari 932 perda yang menjadi unit analisis KPPOD, utamanya terkait perizinan, ketenagakerjaan, serta distribusi barang dan jasa.

Betulkah demikian? Menurut Neil McCulloch, ekonom The Asia Foundation, isu perizinan sebenarnya tidak lagi menjadi keprihatinan utama dari para pengusaha yang menjadi responden penelitian.

Dia menyebutkan ada tiga hal utama yang paling diperhatikan pengusaha. Pertama, kendala infrastruktur, khususnya akses lahan, kelistrikan dan jalan raya.

Kedua, interaksi antara pengusaha dan pemerintah daerah terutama dikaitkan dengan isu korupsi, meski sebenarnya tidak terlalu memengaruhi bisnis mereka.

Ketiga, perbedaan perlakuan yang mencolok antarkabupaten, bahkan tidak lagi kesenjangan Jawa dan luar Jawa melainkan dalam satu provinsi yang sama.

Mengenai kesenjangan itu, Neil menyebutkan semestinya daerah yang tertinggal mengambil pelajaran, bahwa ternyata daerah di tetangga dekatnya bisa melakukan lebih baik dalam berhubungan dengan dunia usaha.

Lantas siapa yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur? Tentang infrastruktur, terutama jalan raya yang banyak dikeluhkan, Neil mengatakan hal itu mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah lokal, bukan pemerintah pusat, terkait dengan implementasi otonomi.
Isu perda
Akan tetapi, ditilik dari sisi yuridis, substansi dan prinsip, jumlah perda bermasalah ternyata lebih banyak lagi.

Merujuk Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sebagian besar dari 7.200 perda yang ada dan 1.800 rancangan perda yang diusulkan pemerintah daerah dinilai tidak bersahabat dengan dunia usaha.

Inilah yang dianggap sebagai penyebab terhambatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk itu, Menkeu merekomendasikan agar 28% dari total perda atau sekitar 2.000 perda agar dibatalkan.

“Sedangkan, 66% rancangan perda atau 1.200 raperda, kami pikir lebih baik dibatalkan daripada nanti menimbulkan keresahan,” tegas dia. (redaksi@bisnis.co.id)
.

Oleh Agust Supriadi
Kontributor Bisnis Indonesia

No comments: